Syarat ikut program keluarga harapan, simak di sini

pkh
Foto: Dok pusdatin.kemensos.go.id

Program Keluarga Harapan (PKH) satu di antara program dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu keluarga tidak mampu agar keluar dari kemiskinan.

Untuk masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program PKH, keluarga tersebut harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Prosedur untuk masuk dalam DTKS, keluarga tidak mampu bisa dimulai dari tingkat Pemerintahan Desa (Pemdes) melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Hal itu pun bisa dilakukan warga Desa Sayati dengan mendaftar melalui Puskesos Motekar Desa Sayati. Berada di Kantor Desa Sayati Jalan Sukamenak No 9, Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.

Syarat untuk masuk DTKS

Sebelum mengajukan pendaftaraan DTKS, perhatikan hal-hal berikut:

  1. Fotokopi kartu keluarga

2. Fotokopi KTP

3. Surat pengantar dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

4. Surat Pernyaan tidak mampu ditulis tangan (manual)

5. Syarat 1 sampai 4 serahkan kepada Puskesos Desa

“Selain tidak mampu secara ekonomi, supaya masuk DTKS sebagai KPM PKH harus menerangkan pernyataan bahwa di dalam keluarga tersebut memiliki ibu hamil atau anak sekolah,” ungkap Ketua Puskesos Motekar Desa Sayati, Harry Ramadhan kepada Simmanews, baru-baru ini.

KPM PKH pun berlaku untuk keluarga tidak mampu yang termasuk lansia (lanjut usia) berusia mulai 60 tahun atau warga disabilitas berat.

Baca juga:

Selanjutnya, Puskesos melakukan verfikasi lapangan tentang kondisi sebenarnya dari keluarga yang mengajukan DTKS untuk KPM PKH.

“Batasan syarat tidak mampu itu beradasarkan penetapan dari pusat (Kemensos), tetapi di Sayati itu susah mengikuti syarat pusat. Soalnya kadang rumahnya bagus tapi ternyata tidak mampu,” bebernya.

Setelah melakukan verifikasi lapangan selanjutnya Puskesos melakukan musyawarah dengan Kepala Desa Sayati. Selanjutnya kepala desa akan menyerahkan kepada Bupati Bandung melalui Camat Margahayu.

Kemudian Bupati Bandung melakukan validasi dan verifikasi data lapangan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung, kepada keluarga tidak mampu terkait. Hasil validasi dan verifikasi belum tentu lolos masuk DTKS.

Selanjutnya dari Bupati Bandung data diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk masuk Kemensos. Keputusan akhir berada di tangan Menteri Sosial.

Data DTKS Kemensos ini dapat digunakan oleh kementerian lain, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk program bantuan sosial (Bansos) dan pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan.

Keluarga yang mendaftar DTKS bisa melakukan pengecekan datanya masuk DTKS atau tidak melalui aplikasi SIKS-Dataku milik Kemensos. Cukup dengan mengunduh pada Google Play atau App Store. (Yatni Setianingsih/Simmanews)

Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here