Kota Bandung zona merah lagi, Gugus Tugas Covid-19 bakal gencar razia masker

vaksin bio farma
Ilustrasi. (Gambar oleh fernando zhiminaicela dari Pixabay)

Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam penanganan Covid-19 saat ini.

Hal ini terkait dengan pengumuman dari Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat sebelumnya bahwa Kota Bandung masuk dalam zona merah.

Ketua Harian Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna menginstrusikan keterlibatan sejumlah OPD ini melalui selebaran secara tertulis 1 Desember 2020.

1.Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DKPB) harus kembali meningkatkan intensitas penyemprotan disinfektan di sejumlah ruas jalan. Terutama jalur-jalur protokol sebagai akses utama mobilitas masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus meningkatkan patroli terhadap protokol kesehatan. Termasuk menegakan sanksi terhadap pelanggar, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga:

“Melakukan razia masker dan sekaligus memberlakukan denda atau sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Membubarkan setiap potensi kerumunan serta ploting petugas untuk menjaga tempat-tempat publik,” beber Ema.

3. Dinas Perhubungan (Dishub) harus menempatkan petugas secara merata di tempat atau ruas jalan yang berpotensi terjadi kemacetan.

Petugas pun bisa sekaligus menindak sopir atau penumpang kendaraan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), mengevaluasi secara ketat dan objektif terhadap kegiatan perniagaan di Kota Bandung.

“Evaluasi pusat perdagangan dan toko-toko modern atau toko individu kaitan penerapan protokol kesehatan. Baik penjaga toko atau pembeli sekaligus evaluasi jam operasional,” sambungnya.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) melakukan evaluasi terhadap restoran, cafe, usaha jasa pariwisata, dan tempat hiburan lainnya.

“Untuk antisipasi tibanya libur panjang, maka okupansi hotel dipertimbangkan. Dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat,” urainya.

6. Dinas Kesehatan (Dinkes) juga harus melakukan konsolidasi internal, khususnya dengan Puskesmas dalam rangka melakukan pelacakan dan pemetaan. Termasuk koordinasi dengan sejumlah pihak guna berupaya menambah ruang isolasi.

“Segera melakukan konsolidasi dengan para pimpinan rumah sakit rujukan berkaitan upaya penambahan ruang perawatan dan tempat tidur, jangan sampai terjadi over capacity,” tegasnya.

Ema bilang instruksi ini berlaku pula kepada Satgas Covid-19, di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Instruksi Wali Kota Bandung tentang Protokol Kesehatan

Sebelum Kota Bandung berstatus zona merah kembali, Wali Kota Bandung Oded M Danial pada 20 November 2020 telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota No 007 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung.

“Dibutuhkan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu antara Pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, instansi terkait, dan seluruh komponen masyarakat,” kata Mang Oded yang juga Ketua Gugus Covid-19 Kota Bandung.

Baca juga:

Wali Kota Bandung mengeluarkan 7 instruksi kepada para kepala perangkat daerah, direksi badan usaha milik daerah, kepala bagian sekretariat daerah, camat, lurah, dan seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung.

Tujuh instruksi Wali Kota Bandung

1. Menegakan secara konsisten protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran Covid-19 pada lingkungan kerja dan atau wilayah masing-masing.

Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Menegakan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsive/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak.

Pencegahan harus dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir dengan melibatkan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baca juga:

3. Tidak ikut dalam setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan.

4. Melaporkan kegiatan dan atau kejadian yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi melanggar protokol kesehatan kepada aparat kepolisian dan atau TNI.

5. Memberikan sanksi kepada ASN, yang melanggar protokol kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai. Sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing.

6. Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

7. Instruksi wali kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 20 November 2020. (Yatni Setianingsih/Simmanews)

Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here