Ini catatan Badan Perlindungan Konsumen untuk PLN 

PLN
Tiang listrik PLN. (Iman Herdiana/Simmanews)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai, pelayanan PT PLN (Persero) kepada masyarakat masih kurang memadai. Alasannya, distribusi listrik yang belum merata dan masih sering terjadinya pemadaman listrik.

“Saat ini potret pelayanan masih banyak dikeluhkan konsumen,” kata Komisioner Komisioner BPKN, Firman T Endipradja dalam keterangan resmi yang diterima Simmanews, Selasa 27 Oktober 2020.

Firman mencatat, keluhan tersebut terdiri dari praktik operasi penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang sering menyalahkan konsumen dan dugaan adanya biaya siluman sambung baru.

Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang jatuh tiap 27 Oktober, Firman menilai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan perusahaan pelat merah ini.

Pekerjaan tersebut meliputi, perjanjian atau klausula baku (Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik) , meteran yang kadaluwarsa, kabel yang menggantung dan menjuntai yang membahayakan pejalan, bekas galian kabel jaringan listrik PLN, dan seterusnya.

Dosen Hukum Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) ini bilang, kebijakan perlistrikan juga perlu ditingkatkan dalam hal keberpihakannya kepada publik atau konsumen.

Terkait pemadaman listrik, seharusnya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meningkatkan jumlah dan presentase kompensasi kepada konsumen.

Kendati saat pandemi Covid-19, mayoritas konsumen PLN sudah dikenakan tarif keekonomiannya, Firman menyebut banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan adminstrasi untuk mendapatkan listrik dengan harga keekonomian tersebut.

“Tidak ada loket khusus yang gratis tapi hanya ada pembayaran secara online yang berbayar (Payment Point Online Bank/PPOB),” bebernya.

Baca juga:

Hak konsumen listrik harus dipenuhi

Selain itu, kata Firman dalam cara penagihan tunggakan listrik yang melibatkan aparat kejaksaan dan ketika konsumen telat membayar iuran listrik bulanan, tidak ada kompromi listrik akan diputus, merupakan bentuk ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

Terkait hal tersebut, untuk melindungi konsumen termasuk pelanggan PLN telah dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),

“UUPK ini sebagai undang-undang payung yang mengintegrasikan undang-undang lain dalam memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen,” terang Ketua Asosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Barat ini. (Yatni Setianingsih/Simmanews)

Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here