Agar tidak tertular dan menularkan Covid, ini syarat wisatawan yang mau ke Bandung

Wali Kota Bandung
Wali Kota Bandung Oded M Danial. (Dok Pemkot Bandung)

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengharuskan wisatawan yang datang ke Kota Bandung, membawa surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen dengan masa berlaku 3 hari sebelum keberangkatan.

Ketetapan ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Bandung Nomor 440/SE.149-Bag.Huk Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal 2020, Tahun Baru 2021 dan Pelarangan Perayaan Tahun Baru serta Pencegahan Kerumunan Massa.

Menurut Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang juga Wali Kota Bandung, Oded M. Danial, SE ini menindaklanjuti SE Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2020, Tanggal 19 Desember 2020, Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Juga SE Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 202/KPG.03.05/HUKHAM, Tanggal 17 Desember 2020, Tentang Pelarangan Perayaan Tahun Baru 2021 dan Pencegahan Kerumunan.

Baca juga:

“Ketika Jumat (18 Desember 2020) kita ratas (rapat terbatas tentang Adaptasi Kebiasaan Baru), surat dari Gubernur belum diterima. Sehingga luput dari pembahasan.
Setelah konfrensi pers itu baru diterima. Sekarang sudah saya tandatangani (21 Desember 2020) sesuai arahan Gubernur dan Pemerintah Pusat. Kita sudah menyesuaikan,” urai Mang Oded, Selasa 22 Desember 2020.

Terkait SE Wali Kota Bandung tersebut, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung akan lebih memperketat penegakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 73 Tahun 2020
tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

“Utamanya pengetatan pengawasan di hotel-hotel. Orang datang dari luar itu sudah membawa surat keterangan rapid antigen. Pengawasan kita terus dilakukan,” tandas Mang Oded.

Tidak ada cek poin

Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna bilang walaupun pengawasan ketat namun tidak akan membuat posko cek poin
di perbatasan.

Sebab sudah ada SE Gubernur Jawa Barat yang menjadi imbauan serupa, untuk wilayah Jawa Barat termasuk di kawasan Bandung Raya.

“Cek poin memang tidak ada. Karena di sana yang diwajibkan objek wisata. Kalau di Kota Bandung itu wisatanya di hotel, kuliner, dan belanja. Di situ saja. Kita laksanakan protokol kesehatan ketat sesuai level kewaspadaan zona merah,” tegasnya.

Isi SE Wali Kota Bandung

SE yang keluar sejak 21 Desember 2020 dan berlaku sampai 8 Januari 2021 ini, terdiri dari 7 point yaitu :

1. Seluruh masyarakat dan pengelola tempat usaha serta tempat wisata tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian
tahun.

2. Memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan.

3. Melakukan pengetatan protokol kesehatan berupa pelaksanaan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional restoran/kafe/warung makan/tempat hiburan/mal dan usaha sejenisnya sampai pukul 20.00 WIB.

Juga pembubaran kerumunan massa di ruang publik, serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di wilayah RW/RT.

4. Mengimbau pendatang yang memasuki Kota Bandung dalam keadaan sehat dan tanpa gejala:

a. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid tes antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan;

b. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, diimbau menggunakan rapid tes antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan;

c. Mengisi e-HAC Indonesia (electronic Health Alert Card) yang dapat diunduh pada play store, kecuali pengguna moda transportasi Kereta Api; dan

d. Khusus untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid tes antigen sebagai syarat perjalanan.

Baca juga:

5. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M.

Yaitu memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer .

6. Melakukan pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata, antara lain:

a. Pengunjung bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan;

b. Membatasi jumlah pengunjung dengan memberlakukan sistem reservasi dan pendataan wisatawan dengan menggunakan aplikasi digital; dan

c. Mewajibkan pengunjung menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen tes yang berlaku selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan atau RT-PCR yang berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.

7. Implementasi Iangkah-langkah ini dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.(Yatni Setianingsih/Simmanews)

Baca juga :

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here